Sejumlah Proyek Ditemukan Rusak, Legislator Nasdem Minta PT SMS Tak Diberi Ruang Lagi di Luwu Timur 

LUWU TIMUR - PT Star Mitra Sulawesi (SMS) banyak mendapat sorotan publik Luwu Timur pasca sejumlah proyek peningkatan jalan yang dikerjakan ditemukan rusak.

Dengan alasan itu, Pemkab Luwu Timur diminta memblack list perusahaan rekanan yang mengerjakan proyek fisik yang tak mengutamakan kualitas.

Baca juga: Diprotes Petani, Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Tinjau Langsung Lokasi Proyek Irigasi di Towuti

Kerusakan proyek menghabiskan APBD 2020 miliaran rupiah itu ditemukan Anggota DPRD Luwu Timur, Alpian dan I Made Sariana saat turun melakukan monitoring, Jumat (18/6/2021).

Tepatnya proyek peningkatan jalan di Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni dan Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana sudah rusak.

Baca juga: Pasca Ditinjau Anggota DDRD Luwu Timur, PT SMS Benahi Pengaspalan di Desa Ujung Baru

Begitu pula, proyek peningkatan jalan di Desa Kalatiri dan Batu Putih kecamatan Burau, dimana sejumlah titik pekerjaan terlihat rusak bahkan ada yang nyaris ambruk.

Proyek yang dikerjakan PT Star Mitra Sulawesi pelaksanaannya berakhir 30 Desember 2020 atau usia pekerjaan belum cukup enam bulan.

Baca juga: Proyek Pengaspalan Terkesan Asal Jadi, Dewan Minta Bupati Luwu Timur PT SMS

Kondisi proyek rusak PT SMS ini pun disoroti anggota dewan dalam rapat paripurna pandangan fraksi DPRD Luwu Timur, Jumat (25/6/2021).

Jubir Fraksi Nasdem, I Made Sariana mengatakan rekanan yang menangani pengaspalan, di beberapa titik di Kabupaten Luwu Timur yang setiap tahun proyek yang dikerjakan selalu bermasalah.

Baca juga: Melalui Reses, Anggota DPRD Sulsel Taqwa Muller jemput Aspirasi Masyarakat Desa Bahari

“Direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan agar tidak memberikan kesempatan menangani proyek di daerah ini, ” kata I Made Sariana.

Fraksi Hanura meminta Bupati Luwu Timur, Budiman agar memberikan warning kepada rekanan termasuk PT Star Mitra Sulawesi agar melaksanaan pekerjaan dapat mematuhi UU Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.

“Bupati agar turun langsung melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai amanat peraturan, ” kata Jubir Fraksi Hanura, Alpian.

“Ini kami harapkan agar realiasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan sejalan dengan harapan kita dalam asas mutu pekerjaan yang baik, ” imbuhnya.

Pemkab dinilai belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

Akibat adanya sejumlah kegiatan fisik yang dikerjakan namun tidak menghasilkan kualitas atau mutu pekerjaan yang diharapkan dan dapat merugikan masyarakat.

“Sehingga dalam kepimpinan Bupati Luwu Timur, Budiman agar kedepan dapat melakukan perubahan utamanya dari kualitas konstruksi, ” katanya.(SH)